Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Tugas Pokok Kurator Dalam Kepailitan

Kurator Dalam Kepailitan

Email Cetak PDF
Indeks Artikel
Kurator Dalam Kepailitan
Standar Operasional Prosedur
Semua Halaman

KURATOR DALAM KEPAILITAN

 

1. Dasar Hukum

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Pengertian

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, artinya bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.


Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta terpailit undang-undang memberikan kewenangan tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan tetapi juga kepada kurator swasta. Namun demikian undang-undang ini tidak memberikan kewenangan kepada Balai Harta Peninggalan bertindak selaku pengurus dalam hal penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, tetapi kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas tanggungjawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun akibat hukum terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan antara lain :

  1. Harta debitur diambil alih dari kekuasaannya dan ditempatkan berada dibawah kekuasaan kurator;
  2. Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk dalam hal mengurus serta kepemilikan kekayaan;
  3. Semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada maupun yang akan ada masuk dalam budel pailit untuk diselesaikan dengan para  krediturnya.

Tugas Balai Harta Peninggalan selaku Kurator dalam melaksanakan upaya pemberesan atas harta terpailit/debitur yaitu :

  1. Membuat daftar tagihan para kreditur dan disahkan pada rapat verifikasi;
  2. Melaksanakan penjualan harta kekayaan pailit apakah melalui lelang umum atau dibawah tangan dengan ijin hakim pengawas setelah terlebih dahulu ditaksir oleh Tim Penilai (appraisal);
  3. Melaksanakan pembayaran kepada para kreditur sesuai dengan sifat tagihannya;
  4. Memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai pengurusan/pemberesan yang dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

3. Syarat-syarat :

Adanya Penetapan/ Putusan Pengadilan Niaga.

 



Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 13 Juni 2013 15:39 )