Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Tugas Pokok Pendaftaran dan Pembukaan Surat Wasiat

Pembukaan Surat Wasiat

Email Cetak PDF
Indeks Artikel
Pembukaan Surat Wasiat
SOP
Semua Halaman

MELAKSANAKAN PEMBUKAAN SURAT WASIAT TERTUTUP/RAHASIA DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT UMUM

(Pasal 937, 942 KUH Perdata, jo. pasal 41, 42 O.V.)

 

1. Dasar Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W);
- Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63.

2. Pengertian

Wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali, Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan suatu akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup.

Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh meluang, maka Balai harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat sepertipun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.

Jika mencermati ketentuan Undang-undang terkait khususnya Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan HAM R.l., Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cq .Direktorat Perdata, Cq. Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat tembusan laporan kepada BHP namun pada kenyataan Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum dimaksud.

3. Syarat-syarat Pendukung :

a. Surat Permohonan;
b. Akta Kematian;
c. Surat Wasiat;
d. Identitas Para Pihak (ahli waris);
e. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

 


 

4. Standar Operasional Prosedur