Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Tugas Pokok Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus

Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus

Email Cetak PDF
Indeks Artikel
Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus
SOP
Semua Halaman

PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS

(ONBEHEERDE NALATENSCHAP)

1. Dasar Hukum

Harta Tak terurus, berdasarkan pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata,  maka  istilah  Harta Tak Terurus memberikan pengertian "Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus”.

Bila batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas dianalisa dengan cermat, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu :

a. Adanya orang yang meninggal dunia;
b. Adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhum;
c. Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut;
d. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tak terurus tidak jauh berbeda dengan proses pengurusan harta orang yang dinyatakan tidak hadir, Kalau pengurusan harta orang yang dinyatakan tidak hadir berawal dari Penetapan Pengadilan Negeri tentang Ketidakhadiran orang tersebut, maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akte kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur seperti tersebut di atas, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk mengurus harta tersebut antara lain dengan melakukan pendaftaran Harta Kekayaan (budel), Bila dirasakan perlu, maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut.

3. Syarat-syarat Pendukung :

a. Identitas pemohon,
b. Surat / Akta Kematian Pemilik,
c. Surat-Surat Lain yang berkenaan dengan tanah & Bangunan.