Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Tugas Pokok Pengurusan Ketidak Hadiran (Afwezigheid)

Pengurusan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir

Email Cetak PDF
Indeks Artikel
Pengurusan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
SOP
Semua Halaman

PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

(AFWEZIGHEID)

1. Dasar Hukum

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W);
- Peraturan Menteri No,M.01.HT.05.10 Tahun 1990;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005.

2. Pengertian

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya.

Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan  pada Penetapan Pengadilan Negeri.

Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri, Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor : M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang tidak terurus berada dalam Pengawasan BHP.

Permohonan tersebut didasarkan oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT..05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalataenschap yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.

3. Syarat-syarat Pendukung :

a. Ada Penetapan Pengadilan Negeri;
b. Identitas Pemohon;
c. Bukti-bukti Tentang Tanah dan Bangunan.