Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Berita Workshop Tata Cara Operasional Perangkat Interkoneksi Jaringan Antara Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Workshop Tata Cara Operasional Perangkat Interkoneksi Jaringan Antara Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Email Cetak PDF

Bogor – Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengadakan kegiatan Workshop Interkoneksi Jaringan. Kegiatan ini mengundang operator Teknologi Informasi dari Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia dengan harapan agar operator-operator tersebut dapat berperan aktif dalam mengoperasikan perangkat yang berfungsi sebagai penunjang pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, yang mengungkapkan bahwa di Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki tim Teknologi Informasi yang perkembangannya sudah sangat pesat dan perkembangan itu sendiri sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. "Workshop yang dilaksanakan diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan di Ditjen AHU, baik di pusat maupun daerah," ujarnya lagi.

Aidir Amin Daud selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam paparannya menyebutkan bahwa Teknologi Informasi itu sangat penting dalam efisiensi pekerjaan dan tidak memerlukan Sumber Daya Manusia yang banyak dalam melaksanakan pekerjaan. “Semoga dengan adanya workshop ini, seluruh peserta memiliki komitmen dalam membangun Kementerian dengan membangun Teknologi Informasi yang ada di dalamnya dengan lebih baik lagi,” harapnya.

Kegiatan yang mengundang Direktur Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Pusat Data dan Informasi, dan Lembaga Sandi Negara sebagai narasumber bertujuan agar para peserta dapat mengetahui bagaimana perkembangan TI yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta mengenai keamanan yang harus dimiliki oleh instansi pemerintah dalam pengembangan aplikasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris dalam paparannya mengutarakan bahwa dalam perkembangan TI di Ditjen AHU masih diperlukan penyelarasan sehingga tidak ada pemborosan serta perlunya integrasi data antara unit Eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum dan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih data di antara unit-unit tersebut. "Perlu diperhatikan pula dengan cermat kebutuhan TI baik di Ditjen AHU maupun Kanwil dan BHP," tambahnya lagi.

Selain itu, kegiatan ini juga mengundang pihak Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan untuk interkoneksi antara Kanwil dan BHP dengan Ditjen AHU. Serta Cyberoam dan Edgecore sebagai vendor dari perangkat penunjang aplikasi layanan Ditjen AHU guna memperkenalkan produk, kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut.

Dengan pelaksanaan Workshop ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih kepada para operator TI yang ada di Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya operator yang menangani pelayanan hukum Ditjen AHU.(IU)

sumber : http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1368-workshop-tata-cara-operasional-perangkat-interkoneksi-jaringan-antara-kantor-wilayah-dan-balai-harta-peninggalan-kementerian-hukum-dan-ham-dengan-direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum