Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Berita Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Terkait Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Pada Wilayah Kerja Provinsi Bangka Belitung

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Terkait Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Pada Wilayah Kerja Provinsi Bangka Belitung

Email Cetak PDF

Bangka Belitung - Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Hotel Santika Bangka, Kamis (03/05). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta ini bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Bambang Sumardiono), Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (H. Widiono), dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung (H. Empud Mahpudin) disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung (Sulistiarso) serta para tamu undangan yang berasal dari Unsur Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Provinsi Bangka Belitung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bangka Belitung, Kelurahan, Pengurus Organisasi Notaris dan PPAT, dan Para Akademisi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, Sulistiarso dalam sambutannya "semoga segera didirikan Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) di Bangka Belitung agar masyarakat Bangka Belitung tidak perlu ke Jakarta," ucapnya. Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BHP memiliki fungsi antara lain untuk melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian selaku Wali Pengawas/Wali Sementara, Pengampu Pengawas/Pengampu Anak Dalam Kandungan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya, selain itu juga sebagai Kurator dalam Kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) hanya ada 5 (lima) di Indonesia dan lingkup tugas BHP Jakarta meliputi 8 (delapan) Provinsi dan salah satunya Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu Ketua BHP Jakarta, Nurhendro Putranto menjelaksan bahwa dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini diharapkan kerjasama antara pihaknya dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih mempercepat proses penyampaian salinan Putusan maupun Penetapan dari Pengadilan Negeri maupun Agama se-Provinsi Bangka Belitung Kepada BHP Jakarta terkait tugas dan fungsi serta wilayah kerjanya dan semoga ada aturan yang mengatur secara teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I., Akhir penutup kegiatan tersebut pemberian plakat kepada para Narasumber, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se Provinsi Bangka Belitung.


Foto : M. Arief Hidayat    Editor : PW