Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Artikel Wasiat Kewarisan Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Email Cetak PDF

 

WASIAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

YUSUF ZAINAL ABIDIN

 

A. Pendahuluan

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah dikenal secara umum. Pada masa Arab jahiliyah pra Islam, wasiat seringkali diberikan kepada orang yang tidak memiliki kekerabatan dengan pewasiat atau sebagai prototype orang yang kaya raya dan termasyhur. Dengan datangnya Islam beberapa pranata sosial tetap berlangsung tidak di hapus, hanya disesuaikan dengan koreksi dan perbaikan. Dalam hal ini wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan tetap memperhatikan kerabat dekat.

Wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sudah berlaku sejak zaman prapenjajahan atau sebelum kemerdekaan yaitu pada masa kesultanan Islam. Hukum Islam sudah dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Menurut T. Jafizham, dalam bukunya ”Kaitan Antara Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan” dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan ditaati oleh umat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)-yang disusun melalui jalan yang sangat panjang diwarnai perubahan sosial masyarakat Indonesia-adalah sekumpulan materi hukum Islam yang berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi, diantaranya 44 pasal mengenai hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah. Di satu sisi KHI di sosialisasikan dengan Inpres No 1 Tahun 1991 namun karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan dalam praktik penggunaannya oleh para hakim di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas penelitian ini untuk memberikan gambaran umum tentang wasiat dalam kewarisan Islam di Indonesia?

C. Analisa

Secara garis besar wasiat adalah penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain selepas meninggalnya orang tersebut. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalannya maupun pesan lain diluar harta peninggalannya. Allah berfirman dalam Al Qur’an surah al Baqarah : 180, : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Sebagaimana dalam hukum perdata, berlakunya kehendak pewasiat ialah setelah kematiannya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan, pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.[1]Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 875 “Wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.” Pengertian inilah yang merupakan kesamaan antara kewarisan Islam dengan hukum perdata.

Dalam batasan wasiat, hukum Islam menetapkan bahwa wasiat tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal dalam hal memiliki ahli waris, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (waris testamenter) selain hibah wasiat. Fuqaha (para ahli hukum Islam) sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya[2] dan pernyataan persetujuan ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris[3]

Ketentuan mengenai kadar wasiat tidak melebihi dari sepertiga didasarkan pada sejumlah riwayat, diantaranya “Rasulullah bersabda, “sepertiga” dan sepertiga itu banyak dan besar. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR Bukhari dan Muslim). Dapat dipahami bahwa hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris.

Melindungi ahli waris juga mewujud pada sistem “wasiat wajibah”, instrumen ini oleh sebagian ulama dipercayai berlandaskan asas keadilan yang seimbang. Wasiat diwajibkan bagi keluarga dekat yang tidak mendapat warisan. Wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis maupun dikehendaki , tetapi disandarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Terlepas dari perbedaan apakah Qs al Baqarah : 180 sudah di mansukh oleh ayat mawaris atau tidak,wasiat wajibah dapat memecahkan sebagian persoalan sekaitan pembagian waris yang dirasakan kurang adil. Kerena doktrin representasi tidak dikenal dalam waris Islam yakni keluarga yang dekat menghijab yang jauh dalam golongan yang sama, oleh karena itu pemecahannya dengan wasiat wajibah.[4]

Dalam hukum Indonesia, hukum waris Islam antara lain telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf f KHI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah: “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Wasiat diatur pada Buku II Bab V Pasal 194-209. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai subyek wasiat, bentuk wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat, dan hal-hal lain yang terkait. Yang perlu digarisbawahi disini ialah KHI yang disosialisasikan dengan Inpres No 1 Tahun 1991 tidak memiliki daya paksa sebagaimana peraturan perundang-undangan, ia sebagai pengisi kekosongan hukum dengan penekanan “sedapat mungkin” dan sejauh ini baru ketentuan perkawinan yang telah menjadi undang-undang, walaupun juga tidak secara khusus mengatur perkawinan Islam.

D. Kesimpulan

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sudah berlaku sejak zaman prapenjajahan atau sebelum kemerdekaan yaitu pada masa kesultanan Islam. Dalam pada itu KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah kodifikasi hukum Islam yang dipedomani di Indonesia

Wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Hukum Islam menetapkan bahwa wasiat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta orang yang meninggal, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (waris testamenter) selain hibah wasiat. Pewaris diberikan kemerdekaan atau kebebasan oleh Allah mengenai harta yang akan ditinggalkannya, kemerdekaan itu hanya terbatas pada pengalihan paling banyak sepertiga harta yang akan ditinggalkan untuk seseorang yang dikehendakinya.

Tujuan dari hukum kewarisan dan wasiat sebagaimana hukum Islam pada umumnya, demi kemaslahatan umat. Prinsip keadilan dan kemanusiaan yang merupakan asas mewujud pada tataran praktis, kadar wasiat maupun wasiat wajibah adalah termasuk didalamnya. Karena dengan tercapainya keadilan diantara para ahli waris maka telah sesuai dengan tujuan ajaran Islam itu sendiri.

Referensi :

Inpres No 1 Tahun 1991 : Kompilasi Hukum Islam

Dr H Moh Muhibbin dkk, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Sinar Grafika 2017

Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah, STAIN Jember : Pustaka Pelajar, 2013



[1] Pasal 194 ayat (3) KHI

[2] Pasal 195 ayat (2) KHI

[3] Pasal 195 ayat (4) KHI

[4] Instrumen wasiat wajibah sebagai misal memberikan jalan keluar bagi cucu yang tidak mewaris , memperluas pengertian cucu sampai derajat yang tidak terbatas jika cucu tersebut lewat jalur laki-laki atau satu derajat jika lewat jalur perempuan.