Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Artikel Wasiat Tugas Dan Fungsi BHP Terkait Wasiat

Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Terkait Wasiat

Email Cetak PDF

 

TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN TERKAIT WASIAT

YUSUF ZAINAL ABIDIN

 

A. Pendahuluan

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan (wes boedel khamer) dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1596, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama ''Vereenigde Oost Indische Companie'' disingkat VOC, yang oleh bangsa kita disebut ''Kompeni''.

Balai Harta Peninggalan disingkat BHP dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta. Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan didaerah lain sejalan pula dengan kemajuan territorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditingggalkan oleh anggota VOC tersebut, bagi kepentingan para ahli warisnya yang berada di Nederland (Belanda). Pada prinsipya, Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi di bidang keperdataan seseorang khususnya yang karena hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik (personal right) Mendaftar dan membuka surat-surat Wasiat (Ps. 41 dan Ps 42 OV dan Ps 937, 942 KUHPerdata);

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui gambaran tugas dan kewenangan BHP terkait wasiat?

C. Analisa

Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ialah :

1)Selaku Wali Pengawas (pasal 366 K.U.H.Perdata jo. pasal 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

2)Selaku Wali Sementara (pasal 359 ayat terkahir K.U.H.Perdata jo. pasal 55 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

3)Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348 K.U.H.Perdata jo. pasal 45 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

4)Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (pasal 449 K.U.H.Perdata).

5)Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat (pasal 41 dan 42 O.V. jo. pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).

6)Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Pedata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

7)Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

8)Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. pasal 75 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

9)Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (pasal 14 ayat 1 Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Yang Bertindak Sedemikian).

Hampir seluruh produk hukum yang digunakan dalam tugas pokok dan fungsi BHP menggunakan hukum kolonial Belanda, terkecuali untuk tusi kepailitan sudah menggunakan hukum nasional yakni UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan adalah menerima pendaftaran akta wasiat dari Notaris, yang mana wasiat yang didaftarkan di Balai Harta Peninggalan adalah wasiat terakhir yang dibuat oleh pewasiat. Dalam hubungan ini, setiap notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum, pada dasarnya berkewajiban mendaftarkan salinan lengkap akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan setempat, setelah Pewaris meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek tak hadir berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.[1]

Disamping itu, setiap Notaris yang menyimpan akta wasiat otografis tertutup atau akta wasiat rahasia, berkewajiban mendaftarkan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan setempat, setelah Pewaris – Testamenter meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek tak hadir berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya BHP berwenang dan berkewajiban membuka akta wasiat tersebut; membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat dimaksud serta mengembalikan akta wasiat kepada Notaris yang bersangkutan.[2]

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Ps 41 Ordonantie Verordening (OV) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 943 KUHPerdata, maka setelah meninggalnya si pewaris, Notaris yang menyimpan akta-akta wasiat umum asli harus menyampaikan salinan-salinan lengkap akta-akta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan

Ps 42 Selain mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai penyegelan setelah kematian, para pelaksana wasiat juga para ahli waris dari orang yang meninggal dunia dan para walinya, para pemegang kuasa atau wakil-wakil lain, diharuskan agar dalam waktu 14 hari setelah kematian itu menyampaikan kepada BHP setiap akta wasiat yang mereka temukan dalam boedel untuk didaftarkan

Pasal 937 KUHPerdata Tiap-tiap surat wasiat tertulis sendiri yang ditujukkan tertutup kepada Notaris, harus setelah meninggalnya si yang mewariskan disampaikannya kepada Balai, yang mana harus berbuat terhadapnya seperti diatur dalam Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup;

Pasal 942 KUHperdata Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang mana daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh meluang; Balai harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan membuka surat wasiat, seperti pun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada Notaris.

Bidang tugas mengenai masalah Pembukaan, pembacaan dan pendaftaran Wasiat merupakan bidang tugas yang insidential, artinya dilaksanakan saat ada permohonan tentang Pembukaan, pembacaan dan pendaftaran Wasiat yang masuk ke Balai Harta Peninggalan.

D. Kesimpulan

Hadirnya BHP sebagai konsekuensi kebutuhan hukum mewakili dan mengurus hak keperdataan seseorang yang tidak cakap sekaitan harta peninggalan. Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak ada kuasanya, pembukan dan pendaftaran surat wasiat, membuat surat keterangan hak mewaris, kurator dalam kepailitan, pengelolaan uang pihak ketiga, Penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana secara tunai dari Bank Indonesia; dan Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Selain UU Kepailitan, seluruh produk hukum BHP hampir semuanya masih bercirikan hukum kolonial yang membagi strata penduduk Indonesia.

Dalam masalah wasiat, baik pembukaan, pembacaan dan pendaftaran berpatokan pada KUHPerdata (BW). Kesemuanya adalah (pelaksanaan) dari ahli waris sesudah pewasiat meninggal dunia ataupun ketidakhadiran (afwezigheid) dengan putusan pengadilan, sedangkan untuk pelaporan wasiat, BHP hanya menerima tembusan laporan dari notaris yang dikirim ke pusat daftar wasiat Direktorat Perdata Administrasi Hukum Umum. Bidang tugas wasiat termasuk bidang yang insidential, yakni dilaksanakan sesuai permohonan.

Referensi

KUHPerdata

Buku Saku BHP

 



[1] Pasal 41 Bepalingen Omrent de Invoering van en der Ovegang tot de Nieuwe Wetgeving,Stb.1848 No.10 jis. Pasal 37 Reglement op het Notarisambt in Indonesie, Stb 1860 No 3; Pasal 62 Instructie voor de Weeskamers, Stb.1872 No.166

[2] Pasal 62 intructie jis. Pasal 937 BW, Pasal 942 BW, Pasal 37 Reglement