Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Layanan Publik Artikel Wasiat Wasiat Dalam Hukum Waris Perdata

Wasiat Dalam Hukum Waris Perdata

Email Cetak PDF

WASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA

YUSUF ZAINAL ABIDIN

 

A. Pendahuluan

Salah satu hal penting dalam urusan keluarga ialah membuat wasiat. Terkadang masih banyak orang yang mengernyitkan dahi atau sinis, kenapa harus membuat wasiat, kayak orang mau meninggal saja? Sehingga dianggap hal yang tabu. Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi,karena ia termasuk dorongan sepihak maka dapat saja ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Pewarisan dengan surat wasiat merupakan pengecualian khusus dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Meski demikian para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan karena dijamin dengan bagian mutlak (legitieme portie).

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui gambaran umum dan konsep –konsep wasiat dalam hukum perdata?

C. Analisa

Pada dasarnya harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Wasiat akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan (Pasal 874 KUH Perdata).

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut Surat wasiat (testamen) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang olehnya (pernyataan tersebut) dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata), dapat juga menjadi batal dalam hal pembuat wasiat belum dewasa (pasal 897 KUH Perdata), ada syarat yang tidak dimengerti, bertentangan dengan kesusilaan (pasal 888 KUH Perdata) dan apabila penerima wasiat menolak atau tidak cakap bertindak (Pasal 1001 KUH Perdata)

Ketetapan dengan surat wasiat terdiri dari 2 cara, yaitu : (1) dengan alas hak umum (erfstelling) (2) dengan alas hak khusus (legaat); dimana yang pertama memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu, misal si fulan mewasiatkan ¼ dari hartanya kepada si fulanah, sementara itu yang terakhir adalah wasiat dengan ditentukan jelas bendanya, misal si fulan mewasiatkan mobilnya kepada si fulanah.

Hibah wasiat-sebagai pemberian adalah berlaku setelah pewasiat meninggal dunia-yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih (Pasal 975 KUH Perdata) dan Legaataris (penerima hibah wasiat) bukan termasuk ahli waris tetapi ia dapat menagih ahli waris agar hibah wasiat dilaksanakan. Legataris berbeda dengan pengangkatan sebagai ahli waris karena ia tidak dapat menanggung beban utang ahli waris, kecuali ditentukan lain dan ia hanya punya hak atas harta yang dihibahkan kepadanya, tiada lain.

Menurut bentuknya ada 3 macam wasiat :

*Wasiat olografis (olografis testament), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (eigen handing) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUH Perdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (akta van depot) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai harta peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal.

*Wasiat umum (Openbare testament), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUH Perdata). orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi.bentuk ini paling banyak dan baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasehat-nasehat tentang isinya.

*Wasiat rahasia.dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris,dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi,dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata).

Dalam hukum waris perdata yang berhubungan dengan wasiat terdapat istilah :

a.Fidei Commis, yakni pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ahli waris diwajibkan menyimpan warisan dan setelah lewat waktu atau si ahli waris meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain. Fidei Commis ini dilarang dalam pasal 879 KUH Perdata. Adapun yang diperbolehkan ialah, bahwa jika masih ada sisa harta yang telah diberikan, maka sisa harta itu harus diwariskan lagi kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam wasiat.

b.Legitieme Portie yaitu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Perdata)

c.Bagian bebas ialah bagian dari harta si pewaris yang dapat dikatakan sesuka hatinya kepada siapaun, sementara LP ialah bagian legitimaris dari harta pewaris yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris, baik berdasarkan hibah maupun wasiat. Jadi bagian bebas ialah harta pewaris setelah dikurangi bagian legitimaris.

e.Codicil ialah wasiat dengan akta bawah tangan menyangkut pesan-pesan yang tidak terkait harta peninggalan.

f. Beban (last), wasiat yang diberikan dengan persyaratan beban tertentu yang harus dipenuhi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga menggariskan pihak-pihak tertentu tidak diperkenankan untuk menerima wasiat :

1.(a) Apabila ia dihukum oleh hakim, oleh karena membunuh si pemberi wasiat (pewasiat). (b) Apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi si pemberi wasiat (pewasiat) akan mengubah, membuat atau mencabut wasiat atau testament. (c) Apabila ia menghilangkan, membinasakan atau memalsukan wasiat atau testament dari pemberi wasiat (pewasiat).

2. Orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan si pemberi wasiat (pewasiat), tidak diperbolehkan mendapat keuntungan dari wasiat atau testament. Misalnya notaris yang membuatkan surat wasiat itu beserta saksi-saksinya: (a) Dokter serta perawat yang merawat si pemberi wasiat (pewasiat) selama sakit. (b) Perkawinan suami isteri dan pada saat suami atau isteri wafat masih dapat dibatalkan, oleh karena untuk perkawinan itu tidak ada izin yang diperlukan antara/dengan anak yang belum dewasa. (c) Seorang yang belum dewasa meskipun sudah berumur 18 tahun, dilarang memberi suatu barang secara testament kepada walinya, kecuali wali itu adalah orang tua nenek sendiri.

3. Anak diluar perkawinan tidak boleh menerima hibah wasiat yang melebihi bagiannya, kecuali kalau ada testament atau wasiat. Hal ini adalah untuk menghindari anak luar kawin lebih beruntung dari pada anak yang sah.

4. Salah seorang suami isteri, apabila ada dilakukan suatu perzinahan (overspel) yaitu seorang suami atau isteri bersetubuh dengan orang lain dan hal zina ini ditentukan telah terjadi oleh hakim. Maka mereka melakukan zina itu tidak boleh saling memberi hibah wasiat. Selain itu wasiat juga tidak dapat diberikan kepada juru, atau ahli obat, dan guru agama (Pasal 901-912 KUH Perdata).

D. Kesimpulan

Warisan yang diperoleh melalui wasiat adalah harus ada yang meninggal dunia, ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris harus orang yang cakap untuk bertindak dan bukan termasuk pihak yang tidak diperkenankan menerima harta waris. Keteapan dalam surat wasiat bisa dengan alas hak umum (erfsteling) maupun alas hak khusus (legat).

Menurut bentuknya terdapat 3 macam bentuk wasiat; Olografis, Umum dan Rahasia. Beberapa konsep juga dikenal, seperti Fidei Commis, Legitieme Portie (bagian mutlak), Bagian bebas, Codicil (akta bawah tangan untuk pewarisan selain harta waris), Wasiat dengan persyaratan (last/beban). Disamping itu juga ada pihak pihak yang tidak diperkenankan menerima wasiat, pembunuh pewasiat, orang yang berhubungan dengan jabatan, anak di luar perkawinan dan suami atau istri yang melakukan zinah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referensi

KUH Perdata

Effendi Perangin, SH, Hukum Waris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016

https://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-waris-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata/