Balai Harta Peninggalan Jakarta

Home Profil Dasar Hukum

Dasar Hukum

  1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata (B.W);
  2. Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stbl. 1872 No. 166 tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
  3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria;
  4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992;
  6. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  7. Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
  8. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  10. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
  11. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM R.I.;
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan.